Wed. Dec 7th, 2022

PKPA DAN KODE ETIK

Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (DPP HAPI) akan melaksanakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan Ujian Calon Advokat (UCA).

Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) merupakan syarat untuk menjadi Advokat. PKPA adalah bekal praktek beracara di lapangan sebagai Advokat.

Kewajiban bagi calon Advokat untuk mengikuti PKPA tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) yang berbunyi:

“Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat”.

Materi PKPA


Materi Litigasi


Pemateri

  1. Refleksi dan Pendalaman Penyelidikan dan Penyidikan dalam kerja Advokasi
  2. Hukum Pidana
  3. Hukum Perdata
  4. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
  5. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
  6. Hukum Acara Peradilan Agama
  7. Praktek beracara Peradilan Militer
  8. Hukum Agraria/Praktek beracara
  9. Bedah Kasus Perdata (Cara membuat surat Kuasa dan Gugatan)                                                – Melakukan upaya hukum banding, cara membuat memory banding                                    – Melakukan upaya hukum Kasasi, cara membuat memory kasasi                                      – Membuat surat kuasa upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)                                        – Cara membuat memory Peninjauan Kembali (PK)
  10. Tekhnik Wawancara dengan Klien dan Performa Advokat                                      ‘TECHNICAL INTERVIEW WITH CLIENT’         – Etika profesi Advokat
  11. Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
  12. Hukum Acara Arbitrase dan Alternatif Dispute Resolusition (ADR)
  13. Praktek Praperadilan Tata Cara Praperadilan terhadap Penyidik & Jaksa
  14. Hukum Transaksi Bisnis Internasional & Hukum Perdagangan Internasional
  15. Hukum Acara Pidana                                                – Pidana Eksepsi                                                  – Menghadirkan saksi-saksi                                – Upaya Hukum Pembelaan/Pledoi
  1. Alexander Frans, S.H.
  2. Alexander Frans, S.H.  Faahakhododo Telaumbanua, S.H.
  3.  
  4. A Yetty Lentari, S.H., M.H.    Ikhwan Um Ibrahim Drs., S.E., S.HI., M.H., CLA.
  5. Dominggus Maurits Luitnan S.H, M.H.
  6. M.Ikhwan Um Ibrahim Drs., S.E., S.HI., M.H., CLA.        Yatmin, S.pd., S.H., M.M.
  7. A Yetty Lentari S.H, M.H.
  8. A Yetty Lentari S.H, M.H.
  9. A Yetty Lentari S.H, M.H.      
  10. Alexander Frans, S.H.          A Yetty Lentari, S.H, M.H.  
  11. Alexander Frans, S.H.            Dr.Radius Purnawira Hulu S.T, S.H, M.H.
  12. Prof.Ir.Chaidir Anwar Makarim Msce, Ph.D, AVS, FCBArb, FIIArb.                Dr.Radius Purnawira Hulu S.T., S.H., M.H.
  13. Alexander Frans, S.H.
  14. Prof.Ir.Chaidir Anwar Makarim, Msce., Ph.D., AVS., FCBArb., FIIArb.            Ir.Harro Salim, S.H., M.H., MengSc., MIEAust.
  15. Rudolfus Tallan, S.H, M.H.  Faahakhododo Telaumbanua, S.H.

Materi Non Litigasi

Pemateri

  1. Penelusuran dan Dokumentasi Hukum
  2. Perancangan Analisa Kontrak
  3. Kode Etik Profesi Advokat dan Dewan Kehormatan
  4. Sejarah Organisasi HAPI, Fungsi, Peran Organisasi Advokat dan Fungsi Advokat dalam Bantuan Hukum
  1. A Yetty Lentari, S.H., M.H.
  2.  
  3. A Yetty Lentari, S.H, M.H
  4. Dominggus Maurits Luitnan, S.H, M.H.


Soal Ujian Kode Etik Profesi Advokat HAPI

  1. Apabila saudara diangkat sebagai seorang Advokat/Pengacara maka saudara akan dihadapkan pada dua hal yang sulit dipisahkan yaitu Pekerjaan dan Profesi. Dapatkah saudara membedakan antara Pekerjaan dan Profesi ?
  2. Profesi hukum di Indonesia dapat diklasifikasi kedalam 10 macam. Sebutkan 5 macam Profesi hukum yang saudara ketahui ?
  3. Setiap Profesi hukum harus memiliki nilai moral yang kuat yang dapat mendasari Profesionalismenya. Apa yang dimaksud dengan nilai moral Profesi? Sebutkan nilai moral yang harus dimiliki oleh Profesional hukum dalam menjalankan Profesinya ?
  4. Dalam menjalankan Profesinya seorang Advokat/Pengacara harus membawa nilai-nilai etik yang harus dijunjung tinggi. Sebutkan dan jelaskan masing-masing etika Advokat/pengacara tersebut ?
  5. Sebutkan 10 macam nilai etika Pelayanan terhadap Klien yang saudara ketahui ?
  6. Apa sikap saudara sebagai Advokat/Pengacara jika saudara mengetahui bahwa klien saudara secara formal masih terikat dengan Pengacara lain dalam penanganan kasus yang sama untuk membela hak dan kepentingan klien karena kuasa yang diberikan klien saudara kepada Pengacara tersebut ternyata diketahui kemudian masih berlaku ?
  7. Apa yang saudara ketahui tentang Hak Immunitet, bagaimana kaitannya dengan Profesi Advokat/Pengacara ? Jelaskan.
  8. Profesi Advokat/Pengacara disebut sebagai Profesi yang terhormat (Azaz Officium Nobile). Apa yang saudara ketahui tentang azaz tersebut ? jelaskan.
  9. Bolehkah seorang Advokat/Pengacara Indonesia merangkap sebagai Pejabat Negara ? Jelaskan alasannya


KODE ETIK PENGACARA/ADVOKAT

1. Pekerjaan adalah salah satu kegiatan yang mengandalkan kemampuan fisik dan pikiran yang terintegrasi yang berlangsung terus menerus atau khusus (spesialisasi), dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan atau pengabdian semata. Profesi adalah kegiatan yang mengandalkan kemampuan fisik dan pikiran yang terintegrasi dan berlangsung secara terus menerus yang ruang lingkupnya bersifat khusus 
(spesialisasi) dengan tujuan memperoleh pendapatan.
 

2. Profesi Hukum terdiri dari :

1. Profesi Legislator.
2. Profesi Administrasi Hukum.
3. Profesi Notaris.
4. Profesi Polisi.
5. Profesi Advokat / Pengacara.
 
3. Nilai Moral adalah sebagai suatu kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Ada tiga nilai dituntut dari pengemban profesi yaitu :

1. Berani berbuat untuk memenuhi tuntutan profesi.
2. Menyadari kewajiban yang harus dipenuhi secara menjalankan profesi.
3. Idealisme sebagai perwujudan makna misi organisasi.
 
Etika Advokat / Pengacara :
 

1. Etika kepribadian, bawa seorang Advokat harus :

a. Berjiwa Pancasila.
b. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
c. Menjunjung tinggi Hukum dan sumpah jabatan.
d. Bersedia memberi nasihat dan bantuan hukum tanpa membedakan agama, suku 
keturunan, kedudukan sosial dan keyakinan politik.
e. Tidak semata mata mencari imbalan material, tetapi terutama untuk turut 
menegakan hukum, keadilan dan kebenaran dengan cara yang jujur dan 
bertanggung jawab.
f. Bekerja dengan bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan 
wajib menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia.
g. Memegang teguh rasa solidaritas sesama Advokat dan wajib membela secara 
Cuma-Cuma teman sejawat yang diajukan sebagai tersangka dalam perkara 
pidana.
h. Tidak dibenarkan melakukan pekerjaan yang dapat merugikan kebebasan, derajat 
dan martabat Advokat serta senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai 
profesi terhormat.
i. Bersifat baik dan sopan terhadap pejabat penegak hukum, sesama Advokat dan 
masyarakat serta mempertahankan hak dan martabat Advokat di forum manapun 
juga.
 
2. Etika melakukan tugas Jabatan :
 
a. Tidak mamasang iklan untuk menarik perhatian dan tidak mamasang papan nama 
dengan ukuran dan bentuk istimewa.
b. Tidak menawarkan jasa kepada klien secara langsung atau tidak langsung melalui 
perantara, melainkan harus menunggu permintaan lansung.
c. Tidak mengadakan kantor cabang ditempat yang merugikan kedudukan advokat, 
misalnya rumah atau kantor seorang bukan Advokat.
d. Menerima perkara sedapat mungkin berhubungan langsung dengan klien dan 
menerima semua keterangan dari klien sendiri.
e. Tidak mengijinkan karyawan yang tidak berkualifikasi untuk mengurus sendiri 
perkara, memberi nasihat secara lisan maupun tertulis.
 
3. Etika pelayanan terhadap klien
4. Etika hubungan sesama rekan Advokat :
 
a. Mempunyai hubungan harmonis antara sesama Advokat berdasarkan sikap saling 
menghargai dan mempercayai
b. Tidak menggunakan kata-kata tidak sopan atau menyakitkan hati jika 
membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang 
pengadilan .
c. Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik Advokat ini dan atau 
penyempurnaannya diserahkan kepada Dewan Kehormatan Pusat untuk 
melaksanakannya dengan kewajiban melaporkannya kepada humas berikutnya.
 
5. 10 Macam pelayanan terhadap klien 
Sebagai pejabat Penasehat Hukum, Advokat harus :
 
1. Dalam mengurus perkara lebih dahulu mendahulukan kepentingan klien daripada 
kepentingan pribadi.
2. Mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai dalam perkara-perkara perdata.
3. Dilarang memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara 
yang sedang diurusnya.
4. Dilarang menjamin klien bahwa perkara yang diurusnya akan dimenangkan.
5. Dilarang menetapkan syarat-syarat yang membatasi klien untuk mempercayakan kepentingannya kepada Advokat lain.
6. Mempunyai hak Retensi terhadap klien tetapi tidak dapat digunakan apabila Retensi 
itu kepentingan klien akan dirugikan yang tidak dapat diperbaiki lagi.
7. Memberikan semua keterangan yang diperlukan kepada klien atau kepada Advokat 
yang baru.
8. Mengutamakan honorarium dalam batas yang layak dengan mengingat kemampuan 
klien.
9. Dilarang membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.
10. Dalam mengurus perkara tidak membedakan antara perkara bayaran dan perkara 
cuma-cuma.
 
6. Advokat atau pengacara Indonesia, bila seorang klien akan berganti pengacara, maka pengacara baru hanya dapat menerima perkara dari klien itu jika klien itu membuktikan telah ada surat pencabutan kuasa dan Pengacara semula telah menyetujuinya dan Pengacara baru sebelum menerima perkara dari seorang klien, menanyakan apakah perkaranya itu telah ditanyai oleh Pengacara lainnya. Pengacara baru dapat meminta konfirmasi dari Pengacara semula. Dari kesimpulan di atas pendapat saya, perkaranya baru biasa ditanyai apabila klien tersebut sudah mencabut kuasanya dari Pengacara terdahulu.
 
7. Pasal 7 (9) UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat
Advokat bebas mengemukakan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikeluarkan dalam sidang Pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya baik dalam sidang terbuka maupun sidang tertutup. Yang kemudian secara Profesional dan tidak berlebihan dan untuk itu memiliki Immunitas hukum baik Perdata maupun Pidana
 
8. Advokat sebagai Profesi Terhormat (Officium Nobile) yang dalam menjalankan 
profesinya berada dibawah perlindungan hukum Undang-Undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kebebasan Advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan.
 
9. Seorang Advokat atau Penasihat Hukum yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan Negara (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif) tidak dibenarkan untuk tetap 
mencantumkan atau dipergunakan namanya oleh kantor dimana semula ia bekerja.
Alasannya : tidak akan obyektif menangani suatu perkara dan melanggar Kode Etik 
Advokat / Pengacara kecuali di jajaran TNI / POLRI, sudah disiapkan BABINKUM 
untuk menangani anggota yang melanggar Pidana.
Berikut formulir yang bisa di download :

Formulir PKPA

Berikut Soal Try Out Ujian Advokat
Download : SOAL TRY OUT UJIAN ADVOKAT

 

Kirim Pesan
Sekjen DPP HAPI